- Oleh : Budi Hartono
Tuban — Dua pemberitaan sebelumnya yang mengangkat dugaan ketidaksesuaian dalam proyek rehabilitasi saluran irigasi Desa Prunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, senilai Rp471,8 juta, belum mendapat tanggapan. Baik dari pihak kontraktor pelaksana, CV Gayatri Langgeng Sejahtera, maupun dari CV lain yang juga tercatat dalam proses pengadaan, tetap memilih bungkam.
Keheningan ini justru menambah tanda tanya besar. Publik pun bertanya-tanya: apakah diamnya para kontraktor dan dinas teknis adalah bentuk pengabaian, ataukah ada sesuatu yang sengaja ditutupi?
Baca juga:
Padahal, temuan di lapangan memperlihatkan kondisi lantai dasar saluran (bottom slab) tampak tipis, bahkan nyaris tidak terlihat di sejumlah titik. Menurut regulasi teknis, pekerjaan pemasangan saluran u-ditch harus ditopang dengan bedding berupa pasir padat atau lantai kerja beton setebal 5–10 cm untuk menjamin stabilitas konstruksi. Fakta di lapangan yang berbeda jelas membuka ruang dugaan kuat adanya pengurangan volume pekerjaan.
Lebih jauh, negosiasi harga proyek yang hanya turun sekitar 3,1 persen dari pagu Rp487 juta, kian memperkuat asumsi publik bahwa efisiensi biaya justru dibebankan pada kualitas teknis di lapangan.
Di tengah situasi ini, sorotan kembali mengarah ke Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky. Jika dinas memilih diam, dan para kontraktor menghindar dari klarifikasi, maka bupati wajib hadir sebagai pengendali terakhir. Uang publik ratusan juta rupiah yang digelontorkan melalui APBD 2025 tidak boleh berakhir sia-sia hanya karena lemahnya pengawasan dan sikap bungkam pihak-pihak terkait.
Proyek ini kini bukan lagi sekadar urusan teknis, tetapi menyangkut akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Diamnya kontraktor, baik pelaksana maupun yang terlibat dalam proses lelang, serta bungkamnya dinas, hanya mempertebal dugaan publik. Jawaban tegas dan tindakan nyata dari Bupati Tuban menjadi satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
