- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO — Setyo Wahono menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro harus melampaui pendekatan administratif dan berlandaskan pada data akurat serta intervensi yang berdampak nyata di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Forum Pra-Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Angling Dharma, kompleks Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (26/03/2026).
Forum ini menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang diarahkan untuk memperkuat respons terhadap persoalan stunting secara terukur dan terintegrasi.
Dalam arahannya, Bupati Setyo Wahono menggarisbawahi tiga prinsip utama yang harus menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah hingga tenaga teknis di tingkat lapangan.
Pertama, seluruh kebijakan dan program harus disusun berdasarkan data yang valid dan terkini. Menurutnya, ketepatan data merupakan fondasi utama dalam merancang intervensi yang efektif, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan program penanganan stunting.
Kedua, ia menyoroti urgensi peningkatan kualitas air bersih sebagai faktor krusial yang kerap terabaikan dalam penanganan stunting. Berdasarkan temuan di wilayah pegunungan, Bupati mengungkapkan bahwa kecukupan gizi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan angka stunting apabila kualitas lingkungan, khususnya air konsumsi, tidak memenuhi standar kesehatan.
Baca juga:
Stunting bukan semata persoalan asupan makanan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas lingkungan. Air bersih harus menjadi indikator utama dalam intervensi,” ujarnya.
Ia meminta instansi terkait, termasuk dinas lingkungan hidup, untuk melakukan langkah konkret dalam memastikan kualitas air minum masyarakat.
Ketiga, Bupati menegaskan pentingnya integritas dalam pelaporan data capaian. Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan manipulasi data demi kepentingan administratif semata.
Transparansi dan kejujuran, menurutnya, menjadi syarat mutlak agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Ia bahkan menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik pelaporan yang tidak akurat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Helmi Elisabeth, menjelaskan bahwa forum Pra-Musrenbang ini merupakan bagian dari mandat nasional melalui aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
Forum tersebut bertujuan menyelaraskan perencanaan lintas sektor sebelum dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang Kabupaten yang dijadwalkan pada 27 Maret 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Nurul Azizah, jajaran pemerintah daerah, akademisi, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat sipil. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pendekatan kolaboratif yang diharapkan mampu menghasilkan program prioritas yang komprehensif.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan lahirnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup sanitasi, ketahanan pangan, serta perlindungan sosial. Pendekatan multidimensi tersebut dinilai penting untuk memastikan upaya penurunan stunting berjalan efektif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan berdaya saing.
