- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat komitmennya terhadap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender (PUG). Penguatan tersebut sekaligus ditandai dengan peresmian program BERTAPPA (Bersama Tegakkan Perlindungan Perempuan dan Anak) melalui Forum Kolaboratif dan Lapor Kepenak Bro yang dibuka secara resmi oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono di Ruang Angling Dharmo, Pemkab Bojonegoro, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro tersebut diikuti berbagai unsur yang memiliki peran dalam pembangunan dan pelayanan publik. Hadir dalam kegiatan itu jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat Penegak Hukum (APH), perangkat daerah, serta lembaga masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar agenda sektoral, melainkan strategi pembangunan yang harus terintegrasi dalam setiap tahapan kebijakan pemerintah daerah. Prinsip kesetaraan, menurutnya, perlu hadir sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
Setiap warga itu memperoleh kesempatan yang setara untuk terus berkembang. Maka PUG merupakan strategi pembangunan untuk memastikan hadir kita bahwa setiap kebijakan, program, dan penganggaran memperhatikan kebutuhan, pengalaman, serta kondisi yang ada di lapangan, khususnya untuk perempuan dan laki-laki secara adil,” tegas Setyo Wahono.
Pernyataan tersebut menempatkan PUG sebagai instrumen untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada target pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat secara proporsional. Dengan pendekatan tersebut, perencanaan pembangunan diharapkan mampu memberikan akses, manfaat, partisipasi, serta kontrol yang lebih setara bagi seluruh warga.
Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan PUG membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan agenda tersebut secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan koordinasi antara perangkat daerah, unsur pengawasan, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga:
Karena itu, setiap program yang dirancang pemerintah perlu bertumpu pada data dan fakta objektif. Menurut Setyo Wahono, perencanaan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan akan membantu pemerintah menentukan bentuk intervensi yang lebih tepat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Pemkab Bojonegoro juga meresmikan inovasi BERTAPPA sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Program tersebut dikembangkan melalui Forum Kolaboratif dan Lapor Kepenak Bro dengan harapan dapat memperkuat mekanisme pelayanan, koordinasi, serta penanganan persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
Setyo Wahono berharap kehadiran BERTAPPA dapat menjadi sarana yang mempermudah pelaksanaan berbagai program intervensi di lapangan. Inovasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi antarpihak, tetapi juga mendorong pelayanan publik yang semakin terbuka, responsif, inklusif, dan mudah dijangkau masyarakat.
Dengan launching ini, tentu harapannya bisa mempermudah, melaksanakan, mengimplementasikan program-program dan inovasi juga untuk menghadirkan pelayanan dan tata kelola yang semakin responsif, inklusif, mudah diakses, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Bupati.
Penguatan perlindungan perempuan dan anak melalui BERTAPPA juga menunjukkan pentingnya membangun sistem pelayanan yang mampu merespons persoalan masyarakat secara terkoordinasi. Forum kolaboratif menjadi bagian penting karena persoalan perlindungan perempuan dan anak dapat melibatkan berbagai aspek sekaligus, mulai dari pelayanan pemerintahan, pendampingan, pengawasan, hingga aspek hukum.
Usai pembukaan dan peresmian program, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi teknis mengenai Pengarusutamaan Gender. Materi diberikan oleh sejumlah narasumber, antara lain Fasilitator PUG Provinsi Jawa Timur, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui Zoom Meeting, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender DP3AK Provinsi Jawa Timur.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan arah kebijakan pembangunan yang menempatkan kesetaraan, perlindungan, dan akses pelayanan sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan. PUG dan BERTAPPA diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan dukungan data yang kuat serta kolaborasi lintas sektor.
Pada akhirnya, pembangunan yang inklusif tidak hanya diukur dari capaian fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan seluruh warga memperoleh kesempatan yang setara, mendapatkan perlindungan, serta memiliki akses terhadap pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan mereka.
