Oleh : Budi Hartono
- Upaya Strategis Perkuat Ketangguhan Wilayah Hadapi Bencana
Blora – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2025, Selasa (23/9/2025). Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi potensi bencana, baik alam maupun non-alam.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora, Dra. Mulyowati, MM, menegaskan bahwa IKD merupakan instrumen strategis untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam mencegah, merespons, sekaligus memulihkan diri dari dampak bencana.
Baca juga:
- “IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian penanggulangan bencana, sekaligus menentukan prioritas program dan kegiatan di masa depan,” ujarnya dalam forum yang berlangsung di Omah Joglo Nirwana, Jepon.
Menurut Mulyowati, penilaian IKD dilakukan secara komprehensif melalui tujuh parameter, mencakup 71 indikator dan 284 pertanyaan yang harus dijawab disertai bukti nyata (evidence). Aspek yang diukur tidak hanya kapasitas kelembagaan dan perencanaan pembangunan, tetapi juga mencakup kesiapsiagaan masyarakat hingga ketangguhan infrastruktur.
- “Indeks Ketahanan Daerah ini merupakan outcome RPJMD Blora yang mendukung Indeks Kinerja Daerah pada sasaran lima, yaitu indeks risiko bencana,” imbuhnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), secara nasional angka Indeks Risiko Bencana (IRB) Indonesia masih berada pada level tinggi. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi lintas sektor.
Mulyowati menekankan, bencana tidak hanya terkait gejala alam semata, tetapi juga erat kaitannya dengan kesiapan manusia serta sistem yang menopang. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD, akademisi, hingga elemen masyarakat, untuk terlibat aktif dalam memperkuat ketangguhan Kabupaten Blora.
FGD ini diharapkan menjadi fondasi strategis dalam penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), yang akan menjadi pedoman pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi risiko.
- “Bencana memang tidak bisa dihindari. Namun, dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan, mitigasi, serta respons cepat dan tepat,” kata Mulyowati.
Diskusi ini sekaligus menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam menjadikan daerah lebih tangguh, adaptif, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika ancaman bencana yang semakin kompleks.
