- Oleh : Budi Hartono
Bojonegoro, Jawa Timur — Pemerataan akses antarwilayah pedesaan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini menjadi bagian dari komitmen Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang menekankan percepatan pembangunan di kawasan ekstrem dan tertinggal.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, turun langsung ke lapangan meninjau persiapan pembangunan jalan di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Rabu (12/11/2025). Kunjungan tersebut dilakukan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Camat Tambakrejo, perangkat desa, serta unsur TNI dan Polri setempat.
Ini adalah tantangan kita bersama. Untuk ruas jalan yang belum tertangani melalui APBD, Bapak Bupati telah menyiapkan solusi cepat agar layanan dasar masyarakat segera terealisasi,” ujar Wabup Nurul Azizah saat meninjau lokasi.
Baca juga:
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah aduan masyarakat mengenai kondisi jalan di wilayah Desa Napis yang dinilai membutuhkan perhatian khusus. Dalam perencanaan pembangunan tahun 2025, beberapa titik di Desa Napis memang telah dimasukkan dalam daftar prioritas penanganan infrastruktur.
Camat Tambakrejo, Kasmari, menjelaskan bahwa jalan yang menjadi fokus penanganan kali ini merupakan ruas poros Desa Napis yang menghubungkan Dusun Napis, Pencol, Daplangu, Bagi, Koripan, hingga Tawaran. “Ruas jalan yang berlokasi di Dusun Bagi ini memiliki panjang sekitar 1,5 kilometer dan akan mendapatkan penanganan darurat berupa normalisasi untuk memulihkan akses warga,” terang Kasmari.
Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga tengah memetakan kebutuhan rekonstruksi enam jembatan penghubung yang melintasi jalur Desa Napis, Ngrancang, dan Turi. Jalur tersebut mencakup ruas Dusun Bagi Dusun Koripan (Desa Napis) Dusun Ngengo (Desa Ngrancang) Dusun Boti (Desa Turi) dengan total panjang sekitar 5,5 kilometer yang masih tergolong ekstrem dan sulit dilalui.
Sebagai langkah awal, sepanjang 1.221 meter ruas jalan rusak telah mulai ditangani melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025, dengan metode pembangunan rigid beton untuk memperkuat daya tahan jalan dan memastikan kelancaran mobilitas masyarakat.
Pemkab Bojonegoro berharap partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan mengawasi proses pembangunan akan mempercepat terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah pedesaan. Dengan keterlibatan publik dan kerja kolaboratif lintas sektor, pemerintah menargetkan peningkatan konektivitas antarwilayah dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Bojonegoro secara menyeluruh.
