- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak akan menghalangi upaya pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam rapat pembahasan Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 di ruang Angling Dharma, Senin (29/9/2025).
Pada kesempatan tersebut, Nurul mengungkapkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat tahun 2026 diproyeksikan turun signifikan, dari Rp4,5 triliun menjadi Rp3,2 triliun. Penurunan sebesar Rp1,3 triliun ini, menurutnya, menjadi tantangan serius bagi daerah yang selama ini sangat bergantung pada alokasi dana pusat.
Baca juga:
- “Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi perhatian kita terhadap layanan dasar. Justru dalam situasi seperti ini, prioritas harus semakin jelas,” tegas Nurul.
Sebagai penyeimbang, pemerintah daerah mengandalkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) untuk menopang belanja tahun berikutnya. Nurul menekankan bahwa keberadaan SILPA memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan program, terutama ketika ruang fiskal semakin terbatas.
Meski menghadapi keterbatasan, Pemkab Bojonegoro tetap berkomitmen melanjutkan lima program prioritas: pengentasan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), penguatan layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan konektivitas wilayah. Program-program ini diyakini menjadi penopang utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Selain itu, strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) turut menjadi bagian penting dari langkah adaptasi fiskal. Pemerintah menegaskan bahwa upaya ini tidak akan ditempuh melalui penambahan pajak atau retribusi baru, melainkan dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
- “Aset-aset Pemkab yang saat ini belum dimanfaatkan secara optimal harus bisa dikelola dengan lebih baik, sehingga memberi tambahan ruang fiskal untuk pembangunan,” jelas Nurul.
Dengan pendekatan berbasis efisiensi dan inovasi, pemerintah daerah optimistis pembangunan dapat tetap berjalan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi warga. “Yang terpenting, setiap program harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya.
