- Oleh : Budi Hartono
Bojonegoro, Jawa Timur – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meluncurkan kluster logistik sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di wilayahnya. Inisiatif ini bertujuan membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih terintegrasi, menyesuaikan dengan kondisi geografis Bojonegoro yang kerap menghadirkan tantangan bencana berulang.
Sosialisasi pembentukan kluster tersebut digelar di Pendopo Malowopati, Selasa (30/9/2025), diikuti 125 peserta lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah, para camat, akademisi, tenaga kesehatan, lembaga swasta, hingga mitra kebencanaan. Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Setyo Wahono.
Dalam sambutannya, Bupati Wahono menekankan bahwa faktor geografis Bojonegoro menuntut kesiapan ekstra. “Kawasan hutan kita banyak yang gundul, akibatnya kekeringan dan banjir bandang hampir menjadi rutinitas tahunan. Bengawan Solo membawa berkah, tetapi juga potensi bencana yang tidak kecil,” ujarnya.
Baca juga:
Selain banjir dan kekeringan, Bojonegoro juga menghadapi risiko angin puting beliung, sementara keberadaan industri minyak dan gas menambah kerentanan lingkungan yang perlu dimitigasi. Melalui kluster logistik ini, distribusi bantuan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, efisien, dan transparan. Bupati menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga agar pelayanan kebencanaan dapat memenuhi standar minimum yang ditetapkan.
Lebih lanjut, Wahono menyampaikan harapannya agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan yang lebih luas, terutama dalam penanganan banjir dan kekeringan, termasuk pembangunan sarana pendukung seperti embung.
Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, menambahkan bahwa kluster logistik bukan hanya soal pergerakan barang, tetapi juga komunikasi dan koordinasi antarelemen. “Dengan terbentuknya kluster logistik, pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat berlangsung lebih cepat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana di masa depan,” jelasnya.
BPBD menegaskan, melalui mekanisme baru ini, Bojonegoro diharapkan memiliki standar acuan dalam pengelolaan bantuan bencana yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sistem penanggulangan bencana di daerah ini tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam melindungi warganya.
