- Oleh : Budi Hartono
BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora menegaskan sikap tegas dalam menjaga mutu dan keamanan pangan bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rapat koordinasi bersama 49 mitra penyedia sarana penyelenggara pangan gizi (SPPG) di ruang pertemuan Setda Blora, Rabu (1/10/2025), Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini, yang juga Ketua Satgas MBG, menekankan pentingnya disiplin dalam pemenuhan standar gizi dan kebersihan.
Wabup menegaskan bahwa menu makanan harus disesuaikan dengan kebutuhan kelompok penerima. “Menu untuk anak usia dini dan ibu hamil harus dibedakan. Saya tidak ingin lagi menerima laporan mengenai menu yang kurang layak. Semua mitra wajib berhati-hati dalam penyajian,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia juga menyoroti aspek teknis yang kerap terabaikan, mulai dari kualitas bahan makanan, proses pengolahan, penggunaan air bersih, hingga pengelolaan saluran pembuangan. Seluruh mitra diminta segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak operasional. “Jika dalam satu minggu SK penetapan SPPG belum keluar, operasional terpaksa harus dihentikan sementara,” tandasnya.
Baca juga:
Kepala Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) sekaligus Sekretaris Satgas MBG, Edi Widayat, mengungkapkan pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait penyelenggaraan program. Untuk itu, tim Satgas bersama Dinkesda akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur penyedia yang dilaporkan bermasalah.
Edi menegaskan percepatan penerbitan SLHS memang tengah diupayakan, namun tetap harus melalui prosedur resmi. Syarat teknis yang diwajibkan mencakup kepemilikan sertifikat pelatihan keamanan pangan, hasil uji laboratorium sesuai baku mutu dari laboratorium terakreditasi, serta inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) oleh tim Dinkesda.
Sebagai langkah pencegahan potensi Kejadian Luar Biasa (KLB), Dinkesda menyiapkan strategi berlapis. Pertama, mendata penyedia yang belum memenuhi pelatihan keamanan pangan, belum memiliki SLHS, maupun belum melakukan uji laboratorium. Kedua, melaksanakan IKL secara bulanan pada enam bulan pertama, lalu berkala setiap dua hingga tiga bulan setelahnya.
Dalam rapat yang dihadiri pula Kepala Staf Kodim 0721/Blora, Mayor Inf Bani, seluruh pihak diingatkan akan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap program unggulan pemerintah ini. “Kita harus mampu menjadi contoh bagi daerah lain. Mari kita jaga bersama agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” serunya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum perbaikan disiplin seluruh mitra penyedia dalam menjaga standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan. Pemerintah menegaskan, hanya dengan tata kelola yang profesional, program MBG dapat berjalan optimal, berkelanjutan, serta benar-benar menyentuh inti sasaran: meningkatkan kualitas gizi masyarakat Blora.
