- Oleh : Budi Hartono
BLORA – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Blora menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Perlindungan Anak di aula kantor setempat, Rabu (17/9/2025). Agenda tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2026.
Rakor ini berangkat dari undangan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten Nomor 128/LPA.KLT/IX/2025 tanggal 15 September 2025, sekaligus menindaklanjuti hasil evaluasi KLA tahun 2025 yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Kepala Dinsos PPPA Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, AP, secara resmi membuka kegiatan, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Amidah Hayu Kristiana, S.Sos., MM, Kepala Bidang PPM Bapperida Ganis Cahyo Utomo, SH, M.Hum, serta Direktur LPA Klaten Ahmad Syakur.
Dalam sambutannya, Luluk menegaskan bahwa pihaknya segera menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait indikator KLA. Dokumen tersebut akan menjadi bukti dukung bagi penilaian KLA tahun 2026.
Baca juga:
- “Dinsos PPPA Blora segera mempersiapkan draft kerja sama dengan OPD terkait indikator Kabupaten Layak Anak tahun 2026,” ujarnya.
Sementara itu, Amidah Hayu Kristiana memaparkan hasil verifikasi KLA dari tingkat provinsi hingga kementerian. Ia merinci lima klaster utama penilaian, mulai dari hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; hingga perlindungan khusus.
Amidah juga menyoroti perlunya regenerasi dalam Gugus Tugas mendatang agar muncul gagasan baru yang lebih segar. Ia menambahkan, Pusat Informasi Layak Anak sejauh ini baru tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Blora, sehingga perlu diperluas ke OPD lain dengan konten yang lebih spesifik.
Direktur LPA Klaten, Ahmad Syakur, dalam refleksi evaluasi menilai bahwa peluang Blora meraih predikat KLA kategori Nindya sangat realistis. Menurutnya, sejumlah inovasi telah dijalankan, namun masih ada ruang untuk pengembangan yang lebih fokus.
- “Kabupaten Blora sudah inovatif, namun perlu langkah yang lebih spesifik agar mampu mendongkrak indikator KLA secara signifikan,” tegasnya.
Syakur juga mendorong optimalisasi Forum Anak mulai dari tingkat kabupaten hingga desa agar benar-benar hadir sebagai pelopor dan pelapor. Selain itu, ia mengusulkan pengembangan aplikasi penilaian mandiri layak anak di masing-masing OPD.
Rakor ini dihadiri perwakilan lintas sektor, antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, TP PKK, Kementerian Agama Blora, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Blora yang diwakili Kabag Kesra Mujo Sugiyono, S.Pd. Hadir pula sejumlah tim dari LPA Klaten.
Langkah koordinasi tersebut diharapkan memperkuat konsolidasi lintas sektor agar Kabupaten Blora dapat memperbaiki indikator yang masih lemah, sekaligus memantapkan posisinya dalam peta nasional Kabupaten Layak Anak di tahun mendatang.
