Home Nasional

Blora Libatkan Gen Z dan Kelompok Rentan dalam Perumusan RKPD 2027

by Media Rajawali - 25 Februari 2026, 20:22 WIB

Blora - ' Pemerintah Kabupaten Blora menegaskan komitmennya terhadap pembangunan yang inklusif dan partisipatif dengan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) khusus Generasi Z, perempuan, dan kelompok rentan, Rabu (25/2/2026), di Aula Lantai II Bapperida Blora. Forum ini menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2027.

Mengusung tema “Gen-Z, Kelompok Rentan Sesarengan dalam Peningkatan Produktivitas Daerah dan Pengembangan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif”, agenda tersebut dirancang sebagai ruang dialog terbuka untuk menghimpun aspirasi generasi muda, perempuan, lansia, anak, serta penyandang disabilitas. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi lahir dari partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, yang membuka forum tersebut, menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar ritual tahunan administratif, melainkan instrumen strategis untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

“Kita menyadari bahwa Generasi Z saat ini bukan lagi generasi masa depan, tetapi generasi masa kini. Mereka adalah inovator digital, penggerak ekonomi kreatif, dan agen perubahan sosial,” ujarnya. Dalam konteks transformasi digital, ia menilai Gen Z memiliki potensi besar dalam pengembangan konten kreatif, penguatan UMKM berbasis digital, promosi pariwisata melalui media sosial, hingga perintisan start-up lokal.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan strategi pembangunan yang esensial. Perempuan di Blora, menurutnya, telah memainkan peran signifikan dalam sektor UMKM, pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga industri rumahan. “Ketika perempuan berdaya, keluarga menjadi kuat. Dan ketika keluarga kuat, daerah pun akan maju,” katanya.

Baca juga:

Tak kalah penting, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat marginal, sebagai bagian integral dari ekosistem pembangunan daerah. Pendekatan inklusif, tegasnya, bukan semata kebijakan sosial, melainkan fondasi pembangunan berkelanjutan.

Blora sendiri dinilai memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal diposisikan sebagai modal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Pengembangan destinasi wisata, penguatan desa wisata, serta promosi potensi unggulan akan diarahkan melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif.

Dalam kerangka tersebut, peran Gen Z sebagai kreator konten, perempuan sebagai pelaku UMKM dan penggerak komunitas, serta kelompok rentan sebagai bagian dari rantai produktif daerah menjadi elemen yang saling melengkapi. Pemerintah berharap sektor pariwisata Blora tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi yang merata dan inklusif.

Forum tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, organisasi perempuan dan anak, perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, serta BUMN dan BUMD, baik secara luring maupun daring.

Ketua Komisi B DPRD Blora, Jayadi, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya inovasi menghadapi tantangan 2026, mulai dari ketidakpastian ekonomi global hingga dampak perubahan iklim. Ia menegaskan bahwa generasi muda tidak boleh sekadar menjadi penonton di ruang digital. “Kami membutuhkan kontribusi nyata agar ekonomi dapat tumbuh. DPRD siap mengawal dan menampung aspirasi kalian,” ujarnya.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta, baik yang hadir langsung maupun melalui platform daring. Dialog tersebut menjadi wahana konkret untuk merumuskan gagasan aplikatif, memperkuat komitmen lintas sektor, serta mempertajam target indikator kinerja perangkat daerah.

Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Blora berharap lahir program prioritas RKPD 2027 yang responsif gender, ramah anak, inklusif terhadap disabilitas, dan berbasis potensi lokal. Di tengah dinamika sosial-ekonomi yang terus berubah, Blora berupaya meneguhkan arah pembangunan yang kolaboratif, sesarengan, dengan menjadikan partisipasi publik sebagai fondasi kebijakan.

Share :