- Oleh : Budi Hartono
Blora, Jawa Tengah – Dalam upaya meredam tekanan harga pangan dan membantu meringankan beban ekonomi warga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bekerja sama dengan Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Blora menggelar pasar murah di kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (11/9/2025).
Kegiatan yang menyasar pengunjung MPP dan masyarakat sekitar ini menawarkan berbagai kebutuhan pokok, antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, cabai, bawang, dan tempe, dengan harga lebih rendah sekitar Rp2.000 per kilogram dibandingkan pasar tradisional.
Kepala DPMPTSP Blora, Bondan Arsiyanti, menegaskan bahwa kegiatan tersebut dirancang sebagai bentuk pelayanan publik yang tidak hanya administratif, tetapi juga menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat.
Baca juga:
- “Sasaran utama pasar murah ini adalah pengguna layanan yang datang ke MPP serta warga sekitar. Pengunjung MPP relatif tinggi, terutama sejak penambahan berbagai loket layanan. Namun, kami secara tegas melarang pegawai MPP ikut berebut, karena prioritas penjualan sepenuhnya untuk masyarakat,” ujarnya.
Bondan menambahkan, tingginya antusiasme pengunjung menunjukkan bahwa pasar murah dapat menjadi program berkelanjutan.
- “Kami akan berkoordinasi dengan DP4 agar kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin di MPP,” katanya.
Salah satu pengunjung, Utami, warga Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Ia menyebutkan bahwa selisih harga cukup terasa di tengah kenaikan harga beras yang kini mencapai Rp14.000 per kilogram.
- “Selisih Rp2.000 itu lumayan. Saya tadi beli beras dan gula, bahkan sempat membeli lima kilogram beras seharga Rp58.000. Semoga pasar murah ini lebih sering diadakan dan harganya bisa lebih murah lagi,” ujarnya.
Pasar murah ini digelar di tengah kondisi harga bahan pokok yang melonjak akibat musim panen yang tertunda. Dengan langkah ini, pemerintah daerah berharap dapat memberikan akses pangan terjangkau sekaligus menguatkan peran MPP bukan hanya sebagai pusat layanan administrasi, tetapi juga sebagai simpul kepedulian sosial dan stabilisasi ekonomi lokal.
Program ini menjadi sinyal bahwa pelayanan publik modern tidak lagi sebatas loket-loket birokrasi, melainkan juga respons cepat terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
