Bojonegoro – MediaRajawali.id 'Rencana kegiatan study tour siswa SDN Kapas 1, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, menjadi perhatian publik setelah sejumlah wali murid menyampaikan keluhan mengenai beban biaya dan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaannya. Ungkapan keberatan tersebut mencuat dalam kolom komentar MediaRajawali.id dan kini berbuntut klarifikasi dari otoritas pendidikan daerah.
Wali murid berinisial IL mengungkapkan bahwa total biaya study tour ke Yogyakarta mencapai Rp1.060.000 per siswa. Biaya tersebut terdiri atas akumulasi tabungan rekreasi sebesar Rp720.000 sejak kelas 1 hingga kelas 6, serta tambahan Rp340.000 yang harus dilunasi orang tua. Yang menjadi sorotan, tidak tersedia kwitansi pembayaran, dan orang tua diwajibkan mengikuti kegiatan, atau tetap membayar meski tidak turut serta.
“Tidak ada kwitansi. Tabungan dari kelas 1 sampai 6 sebesar Rp720 ribu, lalu masih diminta menambah Rp340 ribu. Usulan agar kegiatan digabung dengan kelas 5 ditolak. Akhirnya semua orang tua diwajibkan ikut. Tidak ikut pun tetap wajib bayar,” ujar IL saat dihubungi redaksi.
Menanggapi laporan tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Anang Prasetyo Adi, S.STP, saat dikonfirmasi MediaRajawali.id melalui pesan WhatsApp, menyatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti aduan ke Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) dan tengah melakukan pengecekan di lapangan.
Baca juga:
“Sudah kami TL ke Bidang Dikdas dan masih cek lapangan,” jawab Anang secara singkat.
Regulasi yang berlaku, yakni Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, secara tegas melarang satuan pendidikan memungut biaya langsung kepada peserta didik maupun orang tua. Pasal 10 menyebut bahwa pungutan hanya boleh dilakukan oleh komite sekolah secara sukarela, tidak mengikat, dan tidak diperbolehkan untuk membiayai kebutuhan pribadi siswa, termasuk study tour.
Kegiatan edukatif seperti study tour semestinya menjadi ruang pembelajaran dan rekreasi yang inklusif, bukan beban ekonomi yang diskriminatif. Oleh karena itu, transparansi dan kepekaan sosial perlu dikedepankan oleh seluruh elemen pendidikan, termasuk sekolah dan komite.
Mediarajawali.id akan terus mengikuti perkembangan isu ini, termasuk memberikan ruang klarifikasi bagi pihak SDN Kapas 1 agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang dan akurat.
REDAKSI
