- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperluas akses transportasi yang aman bagi pelajar melalui program Angkutan Pelajar Gratis (APG). Program yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) tersebut tidak hanya dirancang untuk memudahkan mobilitas siswa menuju dan dari sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar.
Pada 2026, layanan APG didukung sebanyak 111 armada dengan 111 pengemudi. Armada tersebut melayani sedikitnya 10.442 pelajar dari 152 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Bidang Angkutan Dishub Bojonegoro, Evie Octavia Marini, mengatakan keberadaan APG menjadi salah satu instrumen penting dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih aman sekaligus memastikan pelajar memperoleh akses pendidikan tanpa terbebani persoalan transportasi.
Menurut dia, manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi keselamatan dan kemudahan perjalanan. APG juga memberikan dampak ekonomi bagi keluarga karena dapat mengurangi pengeluaran rutin orang tua untuk ongkos transportasi anak sekolah.
Program ini juga efektif menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi oleh pelajar di bawah umur yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM),” ujar Evie.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi langkah preventif untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas di kalangan usia sekolah. Dengan tersedianya angkutan khusus pelajar, siswa memiliki alternatif perjalanan yang lebih terorganisasi dibandingkan menggunakan kendaraan bermotor pribadi.
Untuk memastikan layanan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, Dishub Bojonegoro mengoperasikan APG pada sejumlah jalur utama serta jalur penghubung antarkecamatan.
Pada jalur utama, layanan mencakup Bojonegoro–Padangan, Bojonegoro–Temayang, Bojonegoro–Baureno, dan Bojonegoro–Kota.
Baca juga:
Sementara itu, jaringan antarkecamatan meliputi Kalitidu–Ngasem, Tambakrejo–Padangan, Sumberrejo–Kedungadem, Balen–Sugihwaras, Baureno–Kepohbaru, Purwosari–Tambakrejo, Trucuk–Malo, serta Margomulyo–Ngraho.
Pemetaan rute tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang memiliki aktivitas pendidikan cukup tinggi dengan jaringan transportasi yang lebih mudah diakses pelajar.
Dishub juga membuka kemungkinan pengembangan rute baru. Ekspansi layanan akan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, termasuk permintaan dan kondisi mobilitas pelajar di lapangan.
Di sisi lain, perluasan layanan diikuti dengan pengawasan terhadap kualitas operasional. Dishub Bojonegoro melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan armada dan pelayanan tetap memenuhi aspek keamanan, ketepatan waktu, serta kenyamanan penumpang.
Pemantauan mencakup jumlah keterangkatan penumpang, ketepatan waktu operasional, kondisi dan kelaikan armada, hingga evaluasi terhadap rute yang telah berjalan maupun pemetaan jalur baru yang dinilai membutuhkan layanan.
Langkah tersebut penting agar APG tidak berhenti sebagai program penyediaan transportasi gratis, tetapi benar-benar menjadi layanan publik yang efektif, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kami ingin memastikan setiap anak di Bojonegoro bisa pergi dan pulang sekolah dengan tenang, aman, nyaman, dan selamat. Angkutan Pelajar Gratis bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan investasi daerah untuk mendukung kelancaran pendidikan generasi emas penerus Bojonegoro,” tegas Evie.
Dengan dukungan armada, pengemudi, serta jaringan rute yang terus dievaluasi, Pemkab Bojonegoro optimistis APG dapat memperkuat ekosistem transportasi publik di daerah. Pada saat yang sama, program tersebut diharapkan mampu mendorong budaya berlalu lintas yang lebih tertib dan meningkatkan perlindungan terhadap pelajar sebagai kelompok pengguna jalan yang rentan.
Bagi pemerintah daerah, keberadaan APG pada akhirnya bukan semata persoalan memindahkan pelajar dari rumah menuju sekolah. Lebih jauh, program tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk memastikan jarak, biaya, dan risiko perjalanan tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Bojonegoro dalam memperoleh pendidikan.
