Purwosari, Bojonegoro — Rabu, 11 Juni 2025 ' Di tengah gencarnya program pembangunan infrastruktur desa yang digaungkan pemerintah, warga Dusun Tlatah, Desa Tlatah, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, justru masih bergelut dengan kenyataan pahit: akses jalan poros dan tembok penahan tanah (TPT) yang telah lama diusulkan, hingga kini belum juga tersentuh pembangunan.
Dokumentasi lapangan yang dihimpun menunjukkan kondisi fisik jalan penghubung dari Dusun Tlatah menuju jembatan perbatasan Desa Mojodelik yang kini berada di wilayah Kecamatan Gayam masih berupa tanah berbatu dan licin saat hujan. Tak hanya menyulitkan mobilitas warga, kondisi tersebut juga menimbulkan risiko keselamatan, terutama di titik-titik yang bersebelahan langsung dengan lahan miring tanpa TPT.
Warga menyebutkan bahwa permohonan pembangunan jalan beton dan TPT telah berulang kali diajukan dalam forum Musrenbang Desa dan Kecamatan, bahkan telah diukur serta didokumentasikan oleh pihak terkait. Namun realisasi fisik di lapangan masih 0 persen.
“Kami sudah bertahun-tahun menunggu. Jalan ini bukan hanya jalur pertanian, tapi juga jalur utama warga ke sekolah dan pasar. Kalau musim hujan, sulit dilewati, bahkan berbahaya,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Baca juga:
Secara geografis, jalan tersebut menjadi penghubung antara wilayah Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Gayam. Namun kuat dugaan, ketidaksinkronan perencanaan lintas wilayah menjadi salah satu faktor keterlambatan pembangunan.
Padahal, keberadaan jalan dan TPT yang memadai sangat penting untuk menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pembangunan jembatan yang telah ada di ujung jalan tersebut menjadi tidak maksimal fungsinya jika akses menuju dan keluarnya tetap dibiarkan rusak dan terjal.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, dapat segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Harapan masyarakat sederhana: infrastruktur dasar yang layak dan aman untuk mendukung kehidupan sehari-hari.
Janji pembangunan seharusnya bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bukti nyata hadirnya negara di tengah rakyat.
REDAKSI
