- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO – Sebanyak 30 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro didorong tidak berhenti pada kemampuan menjalankan tugas administratif, tetapi mampu tampil sebagai penggerak perubahan yang menghadirkan inovasi dan solusi nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam penutupan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III yang digelar di Ruang Angling Dharma lantai II, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jumat (11/9/2026).
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, pelatihan kepemimpinan merupakan bagian penting dari proses menyiapkan aparatur untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang lebih besar. Pengembangan kompetensi dan jenjang karier aparatur, menurutnya, tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan administratif, tetapi juga harus berujung pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan birokrasi membutuhkan kemampuan mengendalikan diri, kejernihan berpikir, serta ketepatan dalam mengambil keputusan.
Ketika mengambil keputusan, emosionalnya harus dikesampingkan. Temperamen boleh ada, tetapi ketika keputusan itu dilakukan, jangan sampai emosi yang mengendalikan. Yang dibutuhkan adalah sehat jiwa dan sehat pikir,” ujar Nurul Azizah.
Menurut dia, seorang pemimpin dituntut memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas sekaligus menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Hal tersebut menjadi fondasi agar setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar berpihak pada kepentingan pelayanan publik.
Nurul Azizah juga mengingatkan para peserta agar tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi. Aparatur, kata dia, harus bekerja dengan semangat dan hati, serta memiliki keberanian untuk melihat persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung.
Pemerintahan tidak cukup hanya menghasilkan dokumen, menjalankan prosedur, maupun menyelesaikan pekerjaan rutin. Lebih dari itu, keberadaan aparatur harus dapat dirasakan manfaatnya melalui penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, penggunaan data menjadi salah satu fondasi penting dalam pengambilan kebijakan. Data yang akurat dan tersedia secara memadai akan membantu pemerintah memahami persoalan secara lebih objektif sekaligus menentukan langkah yang tepat. Data itu penting. Ketersediaan data yang baik menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan,” tegasnya.
Baca juga:
Ia juga meminta pejabat administrator memiliki kepekaan sosial yang lebih kuat. Pemimpin birokrasi harus mampu turun melihat realitas di lapangan, termasuk persoalan kebutuhan dasar yang masih dihadapi sebagian masyarakat.
Persoalan air bersih, misalnya, tidak boleh hanya dipandang sebagai angka dalam laporan. Kondisi tersebut harus dipahami sebagai persoalan nyata yang menyangkut kehidupan masyarakat dan membutuhkan respons pemerintahan yang cepat serta tepat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pengajaran dan Kompetensi BPSDM Provinsi Jawa Timur Heru Chaerussalaeh, yang mewakili Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, menegaskan bahwa berakhirnya pelatihan bukan berarti berakhir pula proses pembelajaran.
Justru, menurutnya, tahap paling penting dimulai ketika para peserta kembali ke unit kerja masing-masing. Kompetensi kepemimpinan, inovasi, dan aksi perubahan yang telah dirancang selama mengikuti PKA harus diterapkan dalam lingkungan kerja dan dikembangkan secara berkelanjutan.
Aksi perubahan, kata Heru, tidak boleh berhenti sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pelatihan atau sekadar menjadi kegiatan seremonial. Inovasi tersebut harus mampu berkembang menjadi bagian dari budaya perbaikan di lingkungan pemerintahan.
Pelatihan kepemimpinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan perjalanan transformasi diri. Bapak-Ibu telah dibekali kompetensi kepemimpinan untuk menjalankan peran sebagai penggerak perubahan di unit kerja masing-masing,” jelasnya.
Menurut Heru, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, serta tuntutan efisiensi pemerintahan menuntut aparatur untuk terus beradaptasi.
Dalam situasi tersebut, pejabat administrator tidak cukup hanya memahami mekanisme kerja birokrasi. Mereka dituntut mampu membaca perubahan, membangun kolaborasi lintas sektor, memanfaatkan teknologi, serta menerjemahkan berbagai persoalan menjadi inovasi yang dapat memberikan manfaat konkret.
Karena itu, keberhasilan PKA Angkatan III tidak semata-mata diukur dari selesainya rangkaian pelatihan maupun kelulusan peserta. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kompetensi dan aksi perubahan tersebut mampu dibawa kembali ke tempat kerja dan menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan organisasi maupun masyarakat.
Dengan demikian, 30 pejabat administrator yang telah mengikuti PKA Angkatan III diharapkan tidak hanya menjadi pejabat yang mampu mengelola pekerjaan, tetapi juga pemimpin yang mampu menggerakkan orang lain, membaca kebutuhan masyarakat, mengambil keputusan secara bijak, serta menciptakan perubahan yang terukur dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.
