- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO – Sebanyak 113 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (1/10/2026).
Pelantikan tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas, sekaligus pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS). Dari total 113 orang yang dilantik, terdiri atas dua pejabat pimpinan tinggi pratama, 56 pejabat administrator, 53 pejabat pengawas, serta dua orang yang diangkat sebagai PNS.
Dalam arahannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat.
Dalam menjalankan tugas, adab dan norma adalah yang utama, baru kemudian ilmu pengetahuan. Kita ini adalah pelayan masyarakat. Kepada seluruh yang dilantik hari ini, saya minta untuk senantiasa mendahulukan pemikiran positif,” ujar Setyo Wahono.
Bupati menyampaikan dua pesan utama kepada para pejabat yang mendapat amanah baru. Pertama, menjaga integritas dengan menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Kedua, memastikan pelayanan publik diberikan secara optimal, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Baca juga:
Menurutnya, pemerintahan membutuhkan kerja bersama yang dibangun melalui sinergi dan komunikasi. Bupati dan Wakil Bupati, kata Wahono, harus menjadi contoh dalam membangun kebersamaan tersebut, yang kemudian diteruskan oleh seluruh jajaran birokrasi.
Ia juga mengingatkan bahwa pekerjaan pemerintahan memiliki kompleksitas yang tidak mungkin diselesaikan secara individual. Karena itu, setiap pejabat dan ASN dituntut mampu saling memahami, berkolaborasi, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Khusus kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, Bupati meminta agar tata kelola pemerintahan diperkuat secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Setiap program yang dirancang harus memiliki tujuan yang jelas dan berangkat dari kebutuhan masyarakat.
Proses perencanaan harus tepat, implementasi wajib dikawal, dan pertanggungjawaban harus transparan. Perencanaan yang disusun harus memiliki output dan outcome yang jelas berbasis kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, kepada dua PNS yang baru diangkat, Bupati mengingatkan bahwa pengangkatan tersebut sekaligus menandai melekatnya tanggung jawab sebagai bagian dari aparatur negara. Profesionalisme, disiplin, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik harus menjadi landasan dalam menjalankan tugas.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut menjadi bagian dari proses penyegaran dan reorganisasi birokrasi di lingkungan Pemkab Bojonegoro. Melalui penataan tersebut, pemerintah daerah berharap kinerja aparatur semakin efektif dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Selamat kepada seluruh pejabat dan pegawai yang dilantik. Langkah ini merupakan bagian dari penyegaran dan reorganisasi demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik. Semoga amanah yang dijalankan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua dan seluruh masyarakat Bojonegoro,” pungkas Bupati.
